Gas Elpiji 3 Kg Langka dan Tembus Rp50 Ribu, DPRD NTB Abdul Ra’uf Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2026 - 08:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTB Abdul Ra'uf menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kota Bima dan Kabupaten Bima yang menyebabkan harga melonjak jauh di atas HET dan menyulitkan masyarakat memperoleh gas subsidi.

Anggota DPRD NTB Abdul Ra'uf menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kota Bima dan Kabupaten Bima yang menyebabkan harga melonjak jauh di atas HET dan menyulitkan masyarakat memperoleh gas subsidi.

SUMBAWAPOST.com | Bima- Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali dikeluhkan masyarakat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Ra’uf, yang meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut Abdul Ra’uf, keluhan terkait sulitnya memperoleh gas elpiji subsidi terus disampaikan masyarakat, baik saat dirinya melaksanakan kegiatan reses maupun melalui pesan pribadi di media sosial.

“Keluhan kelangkaan gas elpiji disampaikan langsung oleh masyarakat saat kegiatan reses, dan bahkan masyarakat menyampaikan melalui pesan pribadi (inbox) messenger facebook,” ujar Anggota DPRD NTB, Abdul Ra’uf dalam keterangan yang diterima media, Rabu (10/6/2026).

Ia menilai persoalan kelangkaan elpiji subsidi bukan hal baru. Hampir setiap tahun masyarakat dihadapkan pada masalah yang sama, mulai dari sulitnya mendapatkan tabung gas hingga harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Persoalan tersebut, kata dia, menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga :  Warga Dompu Meninggal di Kontrakan Mataram, Polisi Ungkap Kronologi dan Sikap Keluarga

“Masyarakat mengeluhkan ketersediaan gas yang sering langka di tingkat pengecer, bahkan harga jualnya kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Harga jual antar 30 – 50 ribu rupiah,” bebernya.

Keluhan serupa juga ditemuinya di berbagai desa dan kelurahan yang dikunjungi selama masa reses. Warga mengaku kesulitan memperoleh gas elpiji 3 kilogram yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga.

“Keluhan yang sama juga banyak saya terima melalui inbox dan komunikasi langsung dari masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius,” ujar Abdul Ra’uf.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Abdul Ra’uf mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTB agar persoalan kelangkaan elpiji segera menjadi perhatian pemerintah provinsi bersama pihak terkait.

Ia pun mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTB yang telah melakukan komunikasi dengan Pertamina dan Patra Niaga sekitar dua pekan lalu guna memastikan kondisi pasokan elpiji subsidi di daerah.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons dengan sangat baik. Beliau bahkan telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga untuk memastikan kondisi ketersediaan stok,” bebernya.

Baca Juga :  DPRD NTB Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru, Ini Rinciannya

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa tidak ada pengurangan kuota elpiji subsidi untuk wilayah NTB. Karena itu, menurut Abdul Ra’uf, persoalan yang terjadi diduga berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan distribusi di lapangan.

“Pak Gubernur menjamin bahwa tidak ada pengurangan kuota gas elpiji untuk daerah kita,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa yang perlu dibenahi saat ini adalah sistem distribusi agar benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Untuk itu, Abdul Ra’uf mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi elpiji subsidi, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan.

“Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan,” beber Abdul Ra’uf, Anggota DPRD NTB Dapil VI yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.

Politisi Partai Demokrat tersebut juga meminta para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang terus berulang setiap tahun tersebut.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib,” pungkasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama kebutuhan energi rumah tangga yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru