SUMBAWAPOST.com, Mataram- Koalisi Pemuda dan Rakyat (KPR) NTB menggelar unjuk rasa jilid II di depan Kantor DPD RI Provinsi NTB, Rabu (24/9/2025). Massa menyuarakan aspirasi terkait dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pertama pada 19 September lalu yang menyoroti dugaan suap pemilihan Ketua DPD RI.
Dalam aksi kali ini, demonstran menampilkan teatrikal dengan membentangkan spanduk kain putih sepanjang 200 meter, berisi kecaman terhadap dugaan keterlibatan dua senator muda asal NTB, Muhammad Rifky Farabi (MRF) dan Mirah Midadan Fahmid (MMF).
Koordinator aksi, Saidin Alfajari, menegaskan aksi itu bertajuk ‘Bongkar: Dari NTB untuk Indonesia’.
“Ini aksi jilid II. Kami ingin publik seluruh Indonesia mendengar dan memahami dugaan suap ini,” kata Saidin saat berorasi.
Aktivis mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan, yang menyebut sekitar 95 anggota DPD menerima suap untuk memenangkan kandidat Ketua DPD periode 2024–2029. Nilai suap disebut mencapai 13 ribu dolar AS per orang, dengan skema 5 ribu dolar untuk Ketua DPD dan 8 ribu dolar untuk Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Korlap aksi, Lukmanul Hakim, menilai dugaan keterlibatan senator asal NTB itu mencoreng nama daerah.
“Jujur kami malu. Mereka seharusnya membawa nama baik NTB di tingkat nasional, bukan memperdagangkan suara,” ujarnya.
Koalisi menantang kedua senator tampil ke publik untuk menjelaskan posisi mereka secara terbuka.
“Kalau memang tidak menerima, sampaikan secara terbuka. Diam itu hanya memperkuat dugaan,” tambah Lukman.
Aksi jilid II ini dipastikan akan berlanjut hingga KPK mengumumkan perkembangan penyidikan. Bahkan, koalisi menyiapkan aksi gabungan dengan aktivis dari Provinsi lain.
“Bongkar dari NTB untuk Indonesia. Kami mengajak semua aktivis bersuara, karena kasus ini bukan hanya soal NTB, tapi menyangkut kehormatan DPD secara keseluruhan,” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi. Publik menunggu apakah lembaga antirasuah berani masuk hingga ruang kerja senator di Senayan.
Selain menekan KPK, aksi jilid II juga memantik polemik baru. Koalisi keberatan dengan unggahan di Instagram yang dinilai melecehkan gerakan mereka.
Saidin menyebut, setelah aksi jilid pertama berakhir, muncul story Instagram dari akun pribadi @nonecha9, diduga milik seorang perempuan berinisial E, staf ahli salah satu senator NTB. Story itu berisi tulisan: MODAL NAKUTIN ORANG Mau Dapat Duit Zaman Sekarang Demo Cari Duit Gampang Bangat! ASLI GAK TAHU MALU!!!
Menurut Saidin bahwa salah satu staf ahli-nya MMF buat story. “Maksud dari status itu seolah-olah menganggap kami, kalau gerakan kami ini hanya cari duit. Itu yang buat kami keberatan. Status itu setelah aksi kami pertama. Itu di Instagram nonecha9 milik pribadi yang diduga milik perempuan E,” tegas Saidin.
Atas dasar itu, Koalisi menuntut agar staf tersebut diberikan sanksi tegas.
“Tidak boleh ngomong seperti itu, saling menghargai aja. Intinya kami minta segera minta maaf secara terbuka,” tambahnya.
Koalisi menilai unggahan tersebut tidak hanya merendahkan martabat gerakan mahasiswa dan pemuda, tapi juga berpotensi menggeser fokus publik dari isu utama dugaan praktik suap yang melibatkan senator DPD RI.
Terpisah, salah satu oknum Anggota DPD RI MMF yang dihubungi media ini hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan terkait aksi.
