Aroma pemangkasan mulai tercium di Gedung Udayana. Tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD NTB kini berada di ujung tanduk. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan, pihaknya siap patuh dan mengikuti sepenuhnya arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keputusan final soal nasib tunjangan ini kini berada di tangan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
SUMBAWAPOST.com, Mataram-Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan.
“Insya Allah, DPRD NTB komit dan siap mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto,”ungkap Isvie saat diwawancarai wartawan, Rabu (10/9).
Menurut Isvie, tunjangan perumahan selama ini memiliki peran penting, terutama bagi anggota DPRD yang berasal dari luar Kota Mataram. Mereka harus menyesuaikan tempat tinggal sementara selama bertugas, mengingat DPRD NTB dihuni wakil rakyat dari lima kabupaten di Pulau Sumbawa dan empat kabupaten/kota di Pulau Lombok.
“Jika para anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan, hal itu sangat perlu dalam rangka meningkatkan kinerja. Utamanya bagi mereka yang berasal dari luar Kota Mataram,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa DPRD NTB siap menerima jika nantinya pemerintah pusat memutuskan melakukan evaluasi total.
“Tapi, jika itu harus dilakukan evaluasi, Insya Allah kami siap dan mematuhinya,” tegas Isvie.
Isvie juga meluruskan informasi publik terkait kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi. Menurutnya, keputusan tersebut bukan sepenuhnya ditetapkan DPRD, melainkan hasil kajian dari tim apraisal independen.
“Kami hanya meluruskan bahwa kenaikan itu hasil dari tim apraisal. Dan jika ada evaluasi, kami (DPRD) serahkan sepenuhnya ke Pak Gubernur,” pungkasnya.
