SUMBAWAPOST.com, Mataram- Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menyampaikan, penyusunan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025 – 2029 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus inklusif dan partisipatif.
“Saya mengingatkan bahwa apa yang kita susun hari ini akan menentukan arah pembangunan NTB ke depannya. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah agar memiliki arah yang sama dalam mewujudkan NTB yang lebih sejahtera dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global,”kata Pj Gubernur NTB Hassanudin kepada seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB saat Kick-off Meeting Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Rabu 12 Februari 2025.
Selain itu, Hassanudin menekankan agar penyusunan mengikuti pedoman penyusunan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Guidance (pedoman) penyusunan RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri berlaku homogen sehingga dengan karakteristik daerah yang berbeda beda harus disikapi dengan baik,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Hassanudin mengingatkan, terlebih dengan situasi efisiensi anggaran, “fokus pembangunan harus berorientasi program (program oriented) bukan orientasi anggaran (budget oriented),”tekannya.
Pj Gubernur NTB Hasanuddin juga dalam pengarahannya, memaparkan tiga fokus utama pembangunan NTB
“Pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan NTB sebagai destinasi wisata dunia dengan lima visi sasaran terkait peningkatan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kualitas sumberdaya manusia, pencapaian nol emisi dan efek rumah kaca serta kepemimpinan daerah,”ungkap Mantan Pj Gubernur Sumut ini.
Ditambahkannya, dengan pembangunan berorientasi desa maka validasi data mikro sangat penting dalam merumuskan target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dengan mencermati dokumen perencanaan pusat sampai kabupaten/ kota.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr Ir H Iswandi, MSi mengatakan, identifikasi isu strategis bersama tim transisi pemerintahan baru, terdapat tujuh misi, sepuluh program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD.
“Rancangan dokumen ini yang akan kita bahas bersama dalam musyawarah rencana pembangunan selanjutnya setelah kickoff ini,” jelasnya.
Sepuluh program unggulan pemerintah provinsi dalam lima tahun mendatang adalah, NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected.
Secara umum, Iswandi juga memaparkan capaian NTB kurun waktu duapuluh tahun terakhir dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang baru separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Indeks Resiko Penanganan Bencana yang masih merah serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/ kota yang masih rendah.
