SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra soal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belakangan menjadi sorotan.
“Kami akan menggelar rapat internal. Dan Alhamdulilah teman-teman pada prinsipnya juga siap mulai dari hari senin sampai hari rabu kita menonton terus, pagi siang sampai malam kita akan RDP dengan mitra kita,”kata Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Sudiartawan, Senin (6/1/2025) saat ditemui sejumlah Wartawan, usai menggelar Rapat internal diruang Komisi V.
Rupanya, rencana RDP sendiri bukan saat dimana soal DAK ini bergulir dan dihembuskan oleh teman-teman DPRD NTB.
“Sudah lama memang kita rencanakan. DPRD ini kan pengawasan,”cetusnya.
Komisi V juga menegaskan bahwa hubungan kerja yang baik dengan mitra eksekutif, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta KONI dan lainnya, tetap menjadi prioritas.
“Ketika menemukan persoalan kendala di lapangan kita sampaikan kepada mitra untuk mereka segera melakukan perbaikan, pembenahan-pembenahan kalau kurang tolong di cukupi,”imbuhnya.
Soal RDP dengan Mitra, Sudiartawan sebutkan, ini kali pertama sejak DPRD NTB baru dilantik.
“kalau periode kami yang baru ini belum karna memang kami belum melakukan RDP, setelah RDP ini kami akan star terus. Kami sudah ada kesepakatan bahwa kami akan turun langsung ke lapangan. Maka nanti kita akan tanya, kita akan evaluasi DAK ini mulai dari tahun 2022, 2023, 2024 supaya teman-teman ini secara utuh nanti membedah,”terangnya.
Lebih lanjut, Duta Partai Gerindra Dapil Lombok Tengah ini menyebutkan, prinsipnya kami komisi V apresiasi terhadap keinginan dan pendapat teman-teman soal wacana pembentukan Pansus dan Hak Angket.
“Tapi berikanlah kesempatan kepada kami komisi V untuk mendalami dulu setelah itu mungkin nanti apa yang menjadi hasil kami, kami akan melaporkan melalui pimpinan dan nanti pimpinan lah yang mengambil sikap, mengambil tindakan untuk mengumpulkan karna kita disini kan ada istilahnya, gabungan komisi kalau memang kami sudah tidak mampu membedah, mengevaluasi mungkin kami merekomendasi dalam rangka pembentukan itu, tapi berikan kami kesempatan,”paparnya.
