Panwaslu Asakota Sosialisasi dan Bentuk Kampung Pengawasan Partisipatif

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 25 Agustus 2024 - 09:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Bima – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Asakota, Kota Bima menggelar sosialisasi sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2024.

Sosialisasi yang digelar di aula kantor Kecamatan Asakota, pada Minggu, 25 Agustus 2024 tersebut juga dirangkaikan dengan membentuk kampung pengawasan partisipatif di Kecamatan Asakota.

Sosialisasi yang menghadirkan Camat Asakota Suryadin SH sebagai narasumber itu, dihadiri oleh Ketua Panwaslu Asakota, M. Akbar, S.Sos, Anggota Deden Solihin SH dan Syamsidar S.Pd serta puluhan orang dari berbagai latar belakang yang merupakan pengawas partisipatif.

Baca Juga :  Wagub Umi Dinda Minta Dukungan Tokoh di Jakarta Untuk Bersama Bangun NTB

Anggota Panwaslu Asakota, Syamsidar mengatakan sebagai penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan, pihaknya perlu bekerja sama dengan masyarakat yang terlibat dalam kelompok pengawas partisipatif.

“Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran jika adapun,” katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya telah membentuk kampung pengawas partisipatif Pilkada. Kampung pengawasan yang berada di Kelurahan Ule tersebut diberi nama Sori Kempa.

Baca Juga :  Relawan Jokowi NTB Minta Tim BBF-DJ Tetap Kompak, Jaga Keamanan Rebut Kemenangan

“Pembentukan Kampung Pengawasan ini sangat perlu dan penting. Salah satunya untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran di Pilkada, seperti money politik,” ujarnya.

Ia berharap kampung pengawasan yang diisi oleh pengawas partisipatif dari kalangan pendidik, mahasiswa dan tokoh pemuda itu diharapkan juga memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan tim sukses peserta Pilkada.

“Kami harapkan juga, pengawas partisipatif juga intens memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih untuk mensukseskan Pilkada yang jurdil, aman dan bebas dari money politik dan politisasi SARA,” harap Syamsidar.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru