BIROKRASI Pemprov NTB dinilai ngorok di saat genting. Anggota DPRD NTB Muhamad Aminurlah mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal turun tangan langsung menuntaskan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang hingga kini masih molor tanpa kepastian. Jika dibiarkan, legislator yang akrab disapa Aji Maman ini memperingatkan, APBD 2026 bisa babak belur dan program pembangunan daerah bakal mandek di jalan.
SUMBAWAPOST.com, Mataram – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) mengingatkan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal agar segera memastikan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemprov NTB rampung sesuai jadwal. Pasalnya, penundaan berlarut justru mengancam kualitas kebijakan daerah dan efektivitas anggaran 2026.
“Gubernur harus benar-benar memastikan pembantunya bekerja sesuai rencana. Jangan sampai SOTK molor, dampaknya akan panjang ke APBD dan program pembangunan,” tegas anggota DPRD NTB Muhamad Aminurlah, Jumat (5/9/2025).
Menurut Duta Partai PAN Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) yang akrab disapa Aji Maman ini, jika proses SOTK tak segera selesai, maka pembahasan KUA-PPAS, RKPD baru, hingga APBD murni 2026 akan ikut berantakan.
“Pak Gubernur harus turun langsung mengontrol. Jangan hanya mengandalkan bawahan, ini menyangkut masa depan daerah,” tambahnya
