Lawan Perkawinan Anak, Pemprov NTB dan 15 Organisasi Wanita Satu Suara Selamatkan Generasi

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:51 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Lombok Tengah– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama belasan organisasi wanita bersepakat mengambil langkah tegas untuk memutus rantai perkawinan anak usia dini. Kesepakatan itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara TP PKK NTB dan BKOW, disaksikan 15 organisasi wanita di NTB, Rabu (13/8) di Kantor Bupati Lombok Tengah.

Aksi kolaboratif ini menjadi puncak Seminar Kesehatan bertema “Dampak Perkawinan Anak Terhadap Kesehatan Mental dan Reproduksi”, yang juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-4 RS Mandalika.

Wagub: Bukan Seremoni, Tapi Aksi Nyata

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar acara seremonial.

Baca Juga :  PJ Gubernur NTB: Narkoba dan Judi Online jadi Ancaman Serius Indonesia Emas 2045

“Yang utama adalah komitmen semua pihak untuk bergerak bersama, menekan angka perkawinan anak, mensosialisasikan, dan memberi edukasi kepada generasi muda tentang dampak negatifnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak.

“Saya berharap adik-adik yang hadir bisa menjadi agen perubahan, menyampaikan pesan ini kepada teman-temannya, sehingga mereka dapat terhindar dari masalah kesehatan mental dan reproduksi, dan bisa fokus mengejar cita-cita,” ujarnya.

TP PKK NTB Target 5 Tahun Tanpa Perkawinan Anak

Ketua TP PKK NTB, Sinta M. Iqbal, menjelaskan bahwa isu perkawinan anak tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja.

Baca Juga :  Bagi Uang Coblos Nomor 3 di Pilgub NTB dan Nomor 2 di Pilbup Bima, Kades Roi Dilaporkan

“Kami menggandeng seluruh organisasi wanita dari berbagai bidang, mulai pendidikan, agama, hingga komunitas lokal, karena masalah ini kompleks dan harus ditangani dari banyak aspek,” paparnya.

Dengan optimisme tinggi, ia menargetkan dalam waktu lima tahun, NTB bebas dari kasus perkawinan anak usia dini.

“Ini adalah jawaban kita terhadap isu nasional, mengingat NTB selama ini tercatat memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi,” pungkasnya.

Langkah bersama ini diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan, membentuk ekosistem perlindungan anak yang kokoh, serta membuka jalan bagi lahirnya generasi NTB yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Berita Terkait

Dualisme PPP NTB Memanas, Akri Pegang SK PLT, Muzihir Sebut Tak Sah
Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Ditertibkan, Fakhruddin Rob Minta Aspirasi Rakyat Tak Dikorbankan
Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Tak Bisa Dieksekusi Tahun Ini, Ini Alasannya
Miq Iqbal Sebut NTB Salah Satu Provinsi dengan Tingkat Kebutaan Tertinggi di Indonesia
Gubernur NTB Siapkan Kendaraan Antar-Jemput Gratis untuk Siswa SLB Mulai Januari 2027
Miq Iqbal Pasang Target Baru, Semua RS Pemprov NTB Wajib Punya Petugas Bahasa Isyarat
Kurma Tropis NTB Dilirik Murung Raya, BRIDA NTB Siapkan Kajian hingga Pengembangan Bibit Unggul
Polisi Gerebek Target Operasi di Dompu, Ini Lokasinya! Dua Pria dan Sabu 23,04 Gram Diamankan
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 05:24 WIB

Dualisme PPP NTB Memanas, Akri Pegang SK PLT, Muzihir Sebut Tak Sah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:46 WIB

Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Ditertibkan, Fakhruddin Rob Minta Aspirasi Rakyat Tak Dikorbankan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:26 WIB

Pokir DPRD NTB Terindikasi Anomali Tak Bisa Dieksekusi Tahun Ini, Ini Alasannya

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:05 WIB

Miq Iqbal Sebut NTB Salah Satu Provinsi dengan Tingkat Kebutaan Tertinggi di Indonesia

Minggu, 18 Oktober 2026 - 09:08 WIB

Gubernur NTB Siapkan Kendaraan Antar-Jemput Gratis untuk Siswa SLB Mulai Januari 2027

Berita Terbaru