SUMBAWAPOST.com, Mataram – Direktur Lombok Global Institute (Logis) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Fihiruddin mempertanyakan keabsahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) NTB 2025. Fihir menduga ada sesuatu di balik proses pembahasan APBD NTB 2025 itu.
“Tepat 27 hari saya bersurat ke DPRD NTB untuk memperoleh risalah rapat, nota rapat, dan jadwal rapat pembahasan RAPBD NTB 2025. Tapi hingga detik ini tidak ada balasan. Ada apa sebenarnya dengan pembahasan APBD NTB 2025 ini,” ujar Fihir kepada wartawan di Mataram Selasa (10/12/2024).
Fihir mengatakan ada hal yang mencurigakan di balik proses pembahasan APBD 2025 hingga pengesahannya pada awal Agustus 2024 lalu. Fihir menegaskan telah memperoleh dokumen APBD 2025 setebal hampir 30 cm itu. Menurutnya, tidak cukup waktu sehari untuk membahas dokumen tersebut.
“Itulah kenapa kami bertanya kok cepat sekali dokumen setebal ini disahkan. Kapan pembahasannya, bagaimana prosesnya, dan berbagai hal lainnya patut dipertanyakan karena ini menyangkut masa depan NTB,”tegasnya.
Dia mengajak semua pihak tidak terkecuali awak media untuk bersikap kritis terhadap hal yang bersifat krusial seperti APBD 2025 itu. Termasuk sikap transparan anggota DPRD NTB yang membahas APBD NTB 2025 itu.
Tidak hanya itu, Fihir juga menduga ada main mata antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan hingga pengesahan APBD NTB 2025. Terlebih, informasi yang dia peroleh ada perbedaan antara yang diusulkan di BAPEDA dengan yang keluar di BPKAD. “Intinya patut dicurigai dan terkait proses pembahasan APBD NTB 2024 ini,”paparnya.
Diketahui Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB telah menyetujui APBD NTB 2025. Bahkan eksekutif dan legislatif telah menyepakati dan diketok pada sidang paripurna DPRD NTB. Pada struktur APBD murni 2025, pendapatan ditargetkan sebesar Rp 6,1 triliun, menurun 6,37 persen atau Rp 393 miliar, dibandingkan APBD 2024.
Belanja APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp 5,6 triliun, menurun 6,86 persen atau Rp 418 miliar dibandingkan APBD 2024. Begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan lebih sedikit sebesar Rp 592 miliar dibandingkan APBD 2024.
Adapun pembiayaan netto sebesar Rp 97,798 miliar, naik 34,40 persen dari APBD 2024.Terakhir, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 122,798 miliar lebih, naik 0,03 persen dari APBD 2024.
