Pastikan Laporan Dana Kampanye Calon Gubernur Berlangsung Transparan dan Sesuai UU, Bawaslu NTB Rapat Bersama KPU

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 22 November 2024 - 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Umar Ahmad Seth, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 di Ruang Rapat KPU NTB, Rabu. (20/11/2024).

Umar dalam penyampaiannya mengatakan, rapat ini bertujuan memastikan proses pelaporan dana kampanye berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transparansi dalam pengelolaan dana kampanye adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan Pemilihan yang berintegritas.

“Rapat ini saya harap adalah bagian dari upaya penyelenggara Pemilihan untuk mencegah pelanggaran seperti penggunaan dana yang tidak sesuai atau tidak dilaporkan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tergeletak di Depan Kos Dirga Kota Mataram, Pria Narmada Ditemukan Tak Bernyawa

Ia juga menambahkan, Bawaslu bersama pihak terkait, seperti KPU dan tim kampanye pasangan calon, membahas mekanisme penyampaian LPPDK, termasuk tata cara pelaporan, jadwal penyampaian, dan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

“Pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan langkah strategis untuk memastikan integritas pemilu. Dalam rapat koordinasi ini, kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye sebagai wujud komitmen bersama menciptakan pemilu yang jujur dan adil,” imbuhnya

Baca Juga :  Pasangan Bambang-Syirajuddin Siap Berlayar di Pilkada Dompu 2024

Selain itu, Umar menyampaikan saat ini Bawaslu selalu memperhatikan semua pasangan calon dalam melakukan kampanye di beberapa daerah, desa maupun dusun yang dikunjungi. Jajaran Bawaslu baik Kabupaten/Kota, serta Provinsi secara masif melakukan pengawasan setiap kampanye di lapangan. Hal tersebut, juga dapat memprediksi jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon melalui akurasi dan data kampanye yang digunakan.

“Bawaslu siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, ini demi tujuan pemilu yang adil, tertib dan berintegritas” tutup Umar.

 

Berita Terkait

Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan
Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda
Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028
KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran
Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028
KONI Pusat Sebut NTB Gudangnya Atlet, PON 2028 Jadi Momentum Pembuktian
KONI NTB Jangan Terjebak Konflik, Mori Hanafi: PON 2028 Sudah di Depan Mata
Wagub Umi Dinda Buka Musorprov XIII KONI NTB, PON 2028 Jadi Tantangan Besar
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:02 WIB

Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:22 WIB

Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:08 WIB

Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028

Minggu, 30 Agustus 2026 - 20:45 WIB

KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran

Minggu, 30 Agustus 2026 - 19:59 WIB

Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028

Berita Terbaru