Fahri Hamzah, dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional dan politisi ternama yang selama ini dikenal pro-demokrasi, telah membuat keputusan mengejutkan dengan mendukung pasangan Iqbal-Dinda dalam Pilkada NTB 2024. Keputusan ini sangat mengejutkan, mengingat salah satu calon wakil gubernur dalam pasangan tersebut, Hj. Indah Damayanti Putri, merupakan pelopor nepotisme di NTB.
Hj. Indah Damayanti Putri, calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Muhammad Iqbal, merupakan figur yang dikenal karena praktik nepotisme yang merajalela dalam struktur pemerintahan Kabupaten Bima – NTB. Di bawah pengaruhnya, berbagai posisi strategis mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Kepala Dinas diisi oleh kerabat dekatnya. Nepotisme ini bukan hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang harusnya menjunjung tinggi meritokrasi dan keadilan.
Sebagai mantan aktivis pergerakan pro-demokrasi, dukungan Fahri Hamzah terhadap pasangan Iqbal-Dinda seolah menjadi tamparan keras bagi nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan. Fahri Hamzah yang dikenal karena kiprahnya dalam memperjuangkan reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi seharusnya tidak terlibat dalam mendukung praktik yang jelas-jelas mencoreng citra Demokrasi. Dukungan ini menjadi sebuah kontradiksi yang sangat mencolok, terutama ketika melihat bahwa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang didukung adalah simbol dari nepotisme yang merusak fondasi demokrasi.
Nepotisme yang dilakukan Hj. Indah Damayanti Putri bukan hanya masalah tata kelola, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip keadilan dan kesempatan yang sama. Ketika kekuasaan digunakan untuk menguntungkan keluarga dan kerabat, masyarakat menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Hal ini bukan hanya merugikan kepentingan publik, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Dengan dukungannya terhadap pasangan Iqbal-Dinda, Fahri Hamzah tidak hanya merusak integritasnya sebagai politisi dan aktivis pro-demokrasi, tetapi juga mencoreng reputasi sistem demokrasi di Indonesia. Seharusnya, sebagai seorang tokoh yang pernah berada di garis depan memperjuangkan Demokrasi, Fahri Hamzah seharusnya menolak segala bentuk praktik nepotisme dan memastikan bahwa pilihannya mendukung calon yang benar-benar dapat membawa perubahan positif dan adil.
Kita berharap bahwa kepemimpinan yang akan datang di NTB akan terhindar dari praktek-praktek nepotisme dan lebih fokus pada pembangunan yang inklusif serta berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Dukungan terhadap calon yang jelas-jelas memperjuangkan nepotisme hanya akan memperburuk keadaan dan merusak harapan masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan adil.
Wasallam
New Surya, 16 September 2024
Penulis: Ardiansyah
