Lombok Timur- Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemda Lotim) untuk keluar dari Zona Merah merah Stunting masih menghadapi berbagai tantangan. Selain tingginya jumlah penduduk, persoalan akurasi Data hingga faktor Kemiskinan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama agar penurunan angka Stunting dapat berjalan lebih efektif.
Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mempercepat penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan perbaikan kualitas data.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa atau lebih dari 25 persen penduduk NTB, Lombok Timur memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan penurunan Stunting di Tingkat Provinsi. Saat ini, Prevalensi Stunting di Daerah tersebut masih berada pada kisaran 22,36 persen, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi, lanjut Edwin, adalah belum optimalnya pengelolaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia melalui pemanfaatan aplikasi yang mengintegrasikan data ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, hingga kelompok sasaran lainnya agar setiap Program penanganan Stunting dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Selain memperkuat kualitas Data, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani penyebab tidak langsung Stunting, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat.
Pemerintah Daerah juga memanfaatkan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperluas akses pemenuhan gizi bagi Masyarakat.
“Penurunan Stunting tidak bisa dikerjakan secara Parsial. Semua OPD harus bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan semangat gotong royong. Kami optimistis Lombok Timur dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan Stunting di NTB,” tegas Mohammad Edwin Hadiwijaya.
Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB melalui peluncuran Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri dengan didampingi Ketua TP PKK NTB, di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026).
Gerakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka Stunting dan Kemiskinan, terutama di Daerah dengan Prevalensi Stunting yang masih tinggi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa penanganan Stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen Masyarakat, terutama Keluarga.
“Kehadiran kita hari ini bukan hanya memastikan setiap perangkat daerah memiliki bentuk intervensi yang sama terhadap penurunan Stunting. Kita hadir untuk menggugah hati dan kepedulian kita semua. Program Pemerintah tidak akan berhasil apabila Keluarga tidak memiliki Kepedulian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin mengenai kesiapan usia menikah, kondisi kesehatan ibu, serta pentingnya memenuhi standar kesehatan sebelum memiliki anak.
Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa Lombok Timur masih tercatat sebagai salah satu daerah zona merah stunting bersama Kabupaten Lombok Utara sehingga membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk mempercepat penurunannya.
“Kita harus bekerja bersama agar Lombok Timur bisa keluar dari zona merah. Angka Stunting adalah kondisi nyata yang kita temukan di lapangan dan hanya bisa diatasi dengan komitmen serta kepedulian bersama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, kader Posyandu, TP PKK, BKKBN, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Selain intervensi kesehatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan Stunting. Desa Lendang Nangka Utara, misalnya, didorong mengembangkan produk olahan nanas agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan Masyarakat.
]]>
Lombok Timur- Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan penurunan stunting di daerah yang masih berstatus zona merah. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, bersama TP PKK Provinsi NTB turun langsung meluncurkan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026).
Gerakan tersebut menjadi upaya strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka stunting dan kemiskinan, terutama di Wilayah dengan prevalensi Stunting yang masih tinggi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, terutama Keluarga.
“Kehadiran kita hari ini bukan hanya memastikan setiap perangkat Daerah memiliki bentuk intervensi yang sama terhadap penurunan Stunting. Kita hadir untuk menggugah hati dan kepedulian kita semua. Program pemerintah tidak akan berhasil apabila keluarga tidak memiliki kepedulian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin mengenai kesiapan usia menikah, kondisi kesehatan ibu, serta pentingnya memenuhi standar kesehatan sebelum memiliki anak. Menurutnya, pendekatan preventif harus terus diperkuat agar Stunting dapat dicegah sejak dini.
Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa Lombok Timur, sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan. Dalam berbagai forum Nasional, Lombok Timur masih tercatat sebagai salah satu Daerah zona merah Stunting dan kemiskinan. Selain itu, Kabupaten Lombok Utara juga masih berada pada kategori Zona Merah Stunting.
“Kita harus bekerja bersama agar Lombok Timur bisa keluar dari zona merah. Angka Stunting adalah kondisi nyata yang kita temukan di lapangan dan hanya bisa diatasi dengan komitmen serta kepedulian bersama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, Pemerintah Desa, kader Posyandu, TP PKK, BKKBN, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Selain intervensi di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Salah satunya dengan mendorong Desa Lendang Nangka Utara mengembangkan komoditas unggulan nanas menjadi produk olahan bernilai tambah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Wakil Gubernur juga mengajak para orang tua untuk memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, kasih sayang, pendampingan, serta keterlibatan ayah dan ibu menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.
Sementara Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa percepatan penurunan Stunting hanya dapat dicapai melalui Kolaborasi seluruh pihak.
Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting tidak hanya diukur dari turunnya angka Prevalensi, tetapi juga dari terwujudnya masyarakat NTB yang sehat dan berkualitas melalui intervensi yang dilakukan secara serentak hingga tingkat Desa.
“Bahwa Stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola asuh, sanitasi, kondisi lingkungan, hingga perilaku keluarga. Berdasarkan pendampingan di sejumlah Desa, ditemukan beragam penyebab, seperti penggunaan air yang tidak layak konsumsi, pola pemberian makanan yang kurang tepat, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan instan,” ungkapnya.
Karena itu, TP PKK Provinsi NTB bersama TP PKK Kabupaten Lombok Timur telah memulai program percontohan di Desa Sakra dengan melibatkan berbagai OPD, BKKBN, sektor Pertanian, Perikanan, Rumah Sakit, serta mitra nonpemerintah untuk mengidentifikasi akar persoalan stunting secara langsung di lapangan. Program tersebut mendapat respons positif dari Masyarakat dan Pemerintah Desa.
Bunda Sinta juga menyatakan kesiapan TP PKK Provinsi NTB untuk terus mendukung pelaksanaan Tim Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting (TP3S) melalui penguatan kader, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor agar upaya penurunan stunting di NTB dapat berlangsung secara berkelanjutan.
]]>