Lombok Barat- Pendidikan masih menjadi instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, ke Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat, Selasa (30/6/2026).
Kunjungan dilakukan usai menghadiri kegiatan Gerakan Bersama Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari. Dalam kesempatan itu, Bunda Sinta didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTB, Windi Marlini Abul Chair, serta Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi NTB, Ahmad Mashuri.
Di sekolah tersebut, Bunda Sinta meninjau fasilitas pembelajaran sekaligus berdialog dengan kepala sekolah dan para guru mengenai pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Pembahasan meliputi karakteristik peserta didik, metode pendampingan, hingga berbagai tantangan dalam mendidik anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam.
Kunjungan itu juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung bagaimana Program Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya sulit menjangkau layanan pendidikan formal.
Kepala Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat, Lilik Fadillah, menjelaskan bahwa sekolah tersebut saat ini membina 88 siswa dari total kuota 100 peserta didik.
Mayoritas siswa berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak-anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal maupun mereka yang putus sekolah akibat berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Dalam dialog bersama para guru, Bunda Sinta aktif menggali informasi mengenai perkembangan belajar siswa, layanan bagi anak berkebutuhan khusus, pembinaan karakter, pembiasaan hidup bersih, hingga pendekatan yang diterapkan untuk mendampingi anak-anak dengan kondisi sosial maupun psikologis yang berbeda.
Guru Sekolah Rakyat, Ika Lestari, menjelaskan bahwa pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. “Pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Sekolah juga berupaya membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta kemampuan bersosialisasi peserta didik,” jelasnya.
Menurutnya, pendampingan dilakukan secara intensif karena sebagian peserta didik menghadapi persoalan kemiskinan, pola pengasuhan yang kurang optimal, hingga trauma akibat pengalaman hidup yang berat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi NTB, Ahmad Mashuri, menjelaskan bahwa penerimaan siswa dilakukan melalui mekanisme seleksi dan asesmen oleh Kementerian Sosial.
Sekolah menerima peserta didik yang telah ditetapkan berdasarkan hasil asesmen dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin ekstrem.
Ia menambahkan, pada tahun ajaran baru Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat membuka sekitar 60 peserta didik baru dan saat ini proses rekrutmen masih berlangsung.
Penyelenggaraan sekolah masih bersifat rintisan dengan memanfaatkan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari sebagai lokasi pembelajaran sementara. Ke depan, pemerintah daerah tengah mengupayakan pembangunan gedung permanen di kawasan Kuripan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan fasilitas yang lebih representatif.
Melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga rentan memperoleh kesempatan untuk bangkit melalui pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik.
]]>
Aplikasi ini dikembangkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial NTB. Fasilitasnya akan dilengkapi nomor darurat, sistem pelaporan cepat, aman, dan rahasia, sehingga masyarakat dapat melapor tanpa harus datang langsung ke kantor instansi terkait.
Urgensi layanan ini muncul dari tingginya kasus kekerasan anak di NTB. Data aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 mencatat 637 kasus di seluruh kabupaten/kota, dengan total 654 anak menjadi korban. Dari jumlah itu, anak perempuan paling rentan dengan 503 korban, sedangkan anak laki-laki tercatat 151 korban.
Selain itu, praktik pernikahan anak masih menjadi persoalan serius yang berkaitan erat dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dampaknya luas, mulai dari putus sekolah, kemiskinan, hingga risiko stunting pada anak.
“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial NTB, Lalu Juhamdi, saat ditemui di kantornya, Rabu (1/3/2026).
Menurut Miq Jo, sapaan akrabnya, melalui aplikasi ini masyarakat cukup melapor via nomor darurat atau aplikasi digital. Setiap laporan dijamin kerahasiaannya, dan akan ditindaklanjuti melalui pendampingan korban serta proses hukum terhadap pelaku hingga pengadilan.
Untuk memperkuat langkah ini, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial bersama para mitra akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) melibatkan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.
Aplikasi aduan cepat dijadwalkan akan segera diluncurkan sebagai bukti komitmen nyata Pemprov NTB dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan lebih efektif bagi korban.
]]>